Elly Syafni

BUKITTINGGI, CARAPANDANG.COM - Dugaan adanya muatan politisasi terkait pemberian sejumlah bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat menjelang Pemilu, tercakup dalam penyalahgunaan gunaan jabatan dalam proses pemilu dan pembuktian hal-hal yg mengarah sudah di atur dalam PKPU.

Pernyataan ini  disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumbar Dr Wendra Yunaldi SH MH, kepada sejumlah wartawan di ruang Dekan pada Senin (05/02).

Pada pertemuan tersebut, Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH, menyatakan bahwa beberapa waktu yang lalu ada dugaan yang muncul di media sosial tentang bansos saat kampanye.

"Saya sudah sampaikan ke Bawaslu jangan tunggu bola karena pelanggaran-pelanggaran pemilu itukan temuan, Media soaial itu terbuka harusnya diproses dan itu ada waktunya," terang Wendra.

Lanjut Wendra menerangkan bahwa bansos menurut perencanaan anggaran harus berdasarkan validasi data kecuali bansos untuk musibah bencana.

"Persoalannya bansos yang ada dalam APBD diperuntukkan harus berdasarkan validasi data.  Itu dana yang diperuntukkan untuk masyarakat adalah dana APBD bukan dari dana penguasa kalaupun itu dijadikan sarana untuk memilih si A, B dan si C itu salah," ujar Wendra. 

Wedra mengajak awak media untuk laporkan jika terdapat temuan-temuan terkait pelanggaran pemilu.

"Kalau ada temuan mari kita laporkan. Fakultas Hukum Muhammadiyah siap mendampingi kalau teman-teman media punya bukti, " tegasnya.