Sistem ini disebut memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Menurut Dadan, layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN. Mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Adapun kebutuhan program yang akan menggunakan fasilitas ini mencakup rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," pungkas Dadan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak pengadaan terkait rincian teknis paket lisensi yang dibeli.

Publik pun masih menanti transparansi lebih detail mengenai spesifikasi yang membuat nilai anggaran tersebut mencapai miliaran rupiah.