CARAPANDANG - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,9 triliun untuk program Sekolah Rakyat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Angka ini tercantum dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027, dan nilainya lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun yang sama yang sebesar Rp6,7 triliun.

Anggaran Rp32,9 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung permanen serta biaya penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang sebesar Rp24,947 triliun.

Dana tersebut terbagi dalam dua kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan Rp26,30 triliun untuk pembangunan fisik 100 unit Sekolah Rakyat tahap III pada 2027.

Sementara Kementerian Sosial (Kemensos) bertanggung jawab atas belanja operasional, yang pada 2026 dialokasikan sebesar Rp4,947 triliun.

Untuk mendukung operasional, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajukan tambahan anggaran Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027, yang juga mencakup program bantuan sosial lainnya.

Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang sebagai sekolah berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Program ini menyediakan layanan pendidikan, pengasuhan, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, pendampingan psikososial, serta pengembangan keterampilan secara terpadu.