Selanjutnya dia menekankan pentingnya penerapan standar yang sama secara konsisten di seluruh SPPG, yang mencakup kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kelayakan sanitasi dapur, serta sistem pengawasan keamanan pangan yang ketat dan terukur.

Selain itu, Netty juga mengingatkan BGN agar penutupan sejumlah SPPG yang dilakukan sebagai langkah penertiban, tidak mengganggu pemenuhan hak penerima manfaat, dan distribusi MBG di wilayah terdampak harus tetap berjalan.

“Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan sampai terhenti. Ketika satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi konkret agar penerima manfaat tetap mendapatkan jatah makanan yang bergizi dan aman,” tegasnya.

Dia pun mendorong BGN untuk mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, distribusi, hingga makanan diterima anak-anak.

“MBG adalah program strategis berskala nasional dengan jumlah penerima yang sangat besar. Karena itu, tata kelolanya wajib dibangun di atas standar mutu yang kuat. Kita ingin MBG sukses tidak hanya dari kuantitas makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari aspek kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,”katanya.