Liputan : Linda Sari
CARAPANDANG [SUMBAR] - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menyambut langsung kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, periode 2014 - 2019 di Istana Gubernuran, Rabu (23/11/2022) malam.
Pada pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Gubernur Sumbar dan Dubes Inggris selain untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia - Inggris, juga membahas pelestarian dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta potensi carbon trading di Sumatera Barat.
Dalam pertemuannya dengan Gubernur tersebut Dubes Moazzam Malik mengatakan Pemerintah Inggris selama ini melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumbar mengelola sumber daya alam yang mengutamakan kelestarian guna kehidupan berkelanjutan di masa yang akan datang.
Menurutnya ada beberapa program Pemerintah Indonesia terkait pelestarian Sumber Daya Alam terutama hutan di Sumbar yang di dorong oleh Pemerintah Inggris salah satunya adalah perhutanan sosial.
"Pemerintah Inggris mendukung berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat di Sumbar sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi juga dapat melestarikan sumber daya alam yang ada," ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menceritakan bahwa sekitar 81 persen masyarakat di sumbar yang tinggal di dalam kawasan hutan. Gubernur juga menyebut
Pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Sumbar telah mencapai 242.000 hektare hingga 2022 ini yang tersebar di sejumlah daerah.
"242.000 hektare hutan tersebut dapat digarap untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dengan luas lahan tersebut masyarakat dapat membudidayakan tanaman seperti madu, durian, jengkol, sukun, gaharu, dan lain sebagainya," ungkap gubernur.
Gubernur juga mengatakan saat ini Pemprov Sumbar tengah menargetkan sebanyak 5.000 stup madu galo-galo pertahun untuk membantu masyarakat sekitar hutan dan membudidayakan koloninya.
"dengan target 5000 stup pertahun kita bisa memproduksi madu galo-galo sebanyak 20 ton perbulan," imbuh gubernur.
Diketahui, Galo-galo atau Kelulut sangat potensial dibudidayakan dalam rangka agar masyarakat yang berada di sekitar hutan bisa melalui kehidupan melalui kesejahteraan yang lebih baik dan terjamin dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan tanpa merusak hutan.
Selain itu Gubernur dan Dubes Inggris juga membahas potensi Carbon Trading (perdagangan karbon) yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengatakan peluang untuk perdagangan karbon itu sangat terbuka karena di Indonesia sudah memiliki dasar hukumnya.
"Kita sudah punya Perpres 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Nanti akan diturunkan menjadi Peraturan Menteri (Permen) KLHK yang salah satu di dalamnya mengatur tentang carbon trading," ujarnya.
"Namun yang paling penting adalah dengan mempersiapkan data. Data yang kita miliki di sumbar, melalui sampling plot atau peta ukur karbon untuk mengetahui berapa jumlah stok karbon hutan kita secara berkala. Jadi ketika ada regulasi terkait perdagangan karbon, sumbar sudah siap dengan hal tersebut," lanjutnya. (Via/MMC)
CARAPANDANG [SUMBAR] - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menyambut langsung kedatangan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, periode 2014 - 2019 di Istana Gubernuran, Rabu (23/11/2022) malam.
Pada pertemuan yang berlangsung hangat tersebut Gubernur Sumbar dan Dubes Inggris selain untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia - Inggris, juga membahas pelestarian dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta potensi carbon trading di Sumatera Barat.
Dalam pertemuannya dengan Gubernur tersebut Dubes Moazzam Malik mengatakan Pemerintah Inggris selama ini melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumbar mengelola sumber daya alam yang mengutamakan kelestarian guna kehidupan berkelanjutan di masa yang akan datang.
Menurutnya ada beberapa program Pemerintah Indonesia terkait pelestarian Sumber Daya Alam terutama hutan di Sumbar yang di dorong oleh Pemerintah Inggris salah satunya adalah perhutanan sosial.
"Pemerintah Inggris mendukung berbagai program pemberdayaan kepada masyarakat di Sumbar sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi juga dapat melestarikan sumber daya alam yang ada," ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, menceritakan bahwa sekitar 81 persen masyarakat di sumbar yang tinggal di dalam kawasan hutan. Gubernur juga menyebut
Pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Sumbar telah mencapai 242.000 hektare hingga 2022 ini yang tersebar di sejumlah daerah.
"242.000 hektare hutan tersebut dapat digarap untuk menunjang perekonomian masyarakat. Dengan luas lahan tersebut masyarakat dapat membudidayakan tanaman seperti madu, durian, jengkol, sukun, gaharu, dan lain sebagainya," ungkap gubernur.
Gubernur juga mengatakan saat ini Pemprov Sumbar tengah menargetkan sebanyak 5.000 stup madu galo-galo pertahun untuk membantu masyarakat sekitar hutan dan membudidayakan koloninya.
"dengan target 5000 stup pertahun kita bisa memproduksi madu galo-galo sebanyak 20 ton perbulan," imbuh gubernur.
Diketahui, Galo-galo atau Kelulut sangat potensial dibudidayakan dalam rangka agar masyarakat yang berada di sekitar hutan bisa melalui kehidupan melalui kesejahteraan yang lebih baik dan terjamin dengan memanfaatkan potensi yang ada di hutan tanpa merusak hutan.
Selain itu Gubernur dan Dubes Inggris juga membahas potensi Carbon Trading (perdagangan karbon) yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan agar bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi, mengatakan peluang untuk perdagangan karbon itu sangat terbuka karena di Indonesia sudah memiliki dasar hukumnya.
"Kita sudah punya Perpres 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Nanti akan diturunkan menjadi Peraturan Menteri (Permen) KLHK yang salah satu di dalamnya mengatur tentang carbon trading," ujarnya.
"Namun yang paling penting adalah dengan mempersiapkan data. Data yang kita miliki di sumbar, melalui sampling plot atau peta ukur karbon untuk mengetahui berapa jumlah stok karbon hutan kita secara berkala. Jadi ketika ada regulasi terkait perdagangan karbon, sumbar sudah siap dengan hal tersebut," lanjutnya. (Via/MMC)
