Pemkab Agam Ikuti Progres Penyelamatan Danau Maninjau Prioritas Nasional

CARAPANDANG - Bupati beserta jajaran di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Agam menyimak progres penyelamatan Danau Maninjau sebagai salah satu danau prioritas nasional tahun 2021.

Progres tersebut disampaikan sejumlah pimpinan OPD tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Monev Kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional pada Rabu (18/5) di Aula Kantor Bupati Agam.

Pada monev yang dipimpin Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumbar, Hefdi itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Siti Aisyah menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dan akan dilakukan di Danau Maninjau.



Adapun kegiatan itu antara lain pembukaan kawasan keanekaragaman hayati Danau Maninjau, yakni Wetland dan Rasau, serta pengembangan kawasan yang bekerjasama dengan PT. Semen Padang.

Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengalihan mata pencaharian masyarakat salingka Danau Maninjau. 

Selanjutnya, pemantauan kualitas air danau, memfasilitiasi pembangunan pengolahan limbah domestik yang diinisiasi KLHK dan pembangunan TPS 3R di Nagari Duo Koto.

Balitbang Pemprov Sumbar, Reti Wafda menyampaikan pengurangan Karamba Jaring Apung (KJA) membutuhkan komitmen yang kuat. Pasalnya, jumlah KJA di Danau Maninjau masih terus bertambah.

Pihaknya juga menemukan fakta bahwa sejumlah pemilik karamba menginginkan agar tidak ada pengurangan KJA dengan alasan banyaknya pekerja karamba yang harus dihidup.

Pihaknya mengusulkan penyelamatan Danau Maninjau juga perlu dibahas Forkopimda provinsi. Selain itu juga diperlukan perda yang jitu terkait pengurangan KJA. 

Kasat PolPP Provinsi Sumatera Barat, Irwan menyebut pihaknya juga telah melakukan sejumlah penertiban di Salingka Danau Maninjau. Disebutkan, pihaknya telah menertibkan lapak PKL yang tidak bertuan atau kosong. Penertiban di salingka Danau Maninjau perlu dilakukan dengan pendekatan persuasif. 

Sementara itu Bupati Agam  menyebut Danau Maninjau sebagai prioritas nasional penyelematan danau. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 60 tahun 2021 dan ditindaklanjut instruksi Menteri Marinves. 

Dalam menyukseskan program revitalisasi nasional itu, bupati menyebut pihaknya bakal mendirikan posko revitalisasi.