Liputan : Melita Johan
CARAPANDANG [BUKITTINGGI] - Pemerintah Kota Bukittinggi ikuti rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2022. Wawako, didampingi sejumlah SKPD terkait mengikuti kegiatan ini secara virtual di BCC, Kamis (22/09).
Dalam rakernas itu, Pemko Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI, karena masuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 dan minimal 5 kali berturut turut 2017 hingga 2021.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menjelaskan, Pemko Bukittinggi telah meraih opini WTP sejak tahun 2013. Artinya, sudah sembilan kali Pemko Bukittinggi meraih OTP secara berturut turut.
“Alhamdulillah, karena sembilan kali raih WTP dari BPK perwakilan Sumbar, kita Pemko Bukittinggi dapat penghargaan dari Kemenkeu untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 dan minimal 5 kali beturut turut 2017 hingga 2021,” ungkap Marfendi.
Kedepan, lanjut Wawako, raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akan terus dipertahankan untuk laporan keuangan di tahun tahun selanjutnya. “InsyaAllah kita komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi kedepannya,” ujar Wawako.
Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI, Hadiyanto, menjelaskan, kegiatan rakernas ini, mengangkat tema “Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. Dimana tujuannya untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP pada pemerintah daerah, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Mentri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan selamat atas capaian yang diraih kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Ada peningkatan jumlah lemabaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP.
“Ini capaian yang luar biasa. Tahun ini kita telah mencatat makin banyak lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih WTP. Ada 500 pemerintah daerah telah meraih WTP tahun 2022 ini atau sekitar 92,25 persen, naik dari tahun lalu yang hanya 89,7 persen. Ini bukan capaian yang biasa, tapi luar biasa. Selamat dan terima kasih pada kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah menjalankan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ungkap Sri Mulyani.
Menkeu berpesan, penghargaan dan raihan WTP ini bukan hanya untuk status saja, namun bagaimana kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBN serta APBD untuk memecahkan masalah negara ini.
Dalam kesempatan itu, juga diberikan penghargaan untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 minimal 10 dan 15 kali beturut turut.###
CARAPANDANG [BUKITTINGGI] - Pemerintah Kota Bukittinggi ikuti rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2022. Wawako, didampingi sejumlah SKPD terkait mengikuti kegiatan ini secara virtual di BCC, Kamis (22/09).
Dalam rakernas itu, Pemko Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan RI, karena masuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 dan minimal 5 kali berturut turut 2017 hingga 2021.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menjelaskan, Pemko Bukittinggi telah meraih opini WTP sejak tahun 2013. Artinya, sudah sembilan kali Pemko Bukittinggi meraih OTP secara berturut turut.
“Alhamdulillah, karena sembilan kali raih WTP dari BPK perwakilan Sumbar, kita Pemko Bukittinggi dapat penghargaan dari Kemenkeu untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 dan minimal 5 kali beturut turut 2017 hingga 2021,” ungkap Marfendi.
Kedepan, lanjut Wawako, raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akan terus dipertahankan untuk laporan keuangan di tahun tahun selanjutnya. “InsyaAllah kita komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi kedepannya,” ujar Wawako.
Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI, Hadiyanto, menjelaskan, kegiatan rakernas ini, mengangkat tema “Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. Dimana tujuannya untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP pada pemerintah daerah, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Mentri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan selamat atas capaian yang diraih kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Ada peningkatan jumlah lemabaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP.
“Ini capaian yang luar biasa. Tahun ini kita telah mencatat makin banyak lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih WTP. Ada 500 pemerintah daerah telah meraih WTP tahun 2022 ini atau sekitar 92,25 persen, naik dari tahun lalu yang hanya 89,7 persen. Ini bukan capaian yang biasa, tapi luar biasa. Selamat dan terima kasih pada kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah menjalankan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ungkap Sri Mulyani.
Menkeu berpesan, penghargaan dan raihan WTP ini bukan hanya untuk status saja, namun bagaimana kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBN serta APBD untuk memecahkan masalah negara ini.
Dalam kesempatan itu, juga diberikan penghargaan untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 minimal 10 dan 15 kali beturut turut.###
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")