Pada saat yang sama, belanja daerah diproyeksikan meningkat Rp134,58 miliar atau 17,89 persen, dari Rp752,34 miliar menjadi Rp886,92 miliar. Penambahan belanja diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Zulmaeta mengingatkan tambahan transfer dari pemerintah pusat tetap harus diiringi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketahanan dan kemandirian fiskal Payakumbuh terus meningkat.
“Kenaikan pendapatan transfer merupakan dukungan yang sangat berarti bagi Kota Payakumbuh. Namun, kita tidak boleh mengartikan peningkatan transfer sebagai alasan untuk mengurangi upaya meningkatkan PAD. Justru sebaliknya, kemandirian fiskal harus dibangun secara bertahap,” tegasnya.
Dari sisi pembangunan, Perubahan RKPD 2026 turut mempertajam sejumlah target indikator makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,79 persen, inflasi 1,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,55 persen, tingkat kemiskinan 4,32 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,98.
Menurut Zulmaeta, capaian indikator tersebut pada akhirnya harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, bukan berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan.
“Target-target tersebut bukan sekadar angka statistik. Di balik angka itu ada harapan agar kegiatan usaha masyarakat berkembang, kemiskinan menurun, lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, serta kualitas pendidikan dan kesehatan terus membaik,” katanya.
