“Siapa yang digaji untuk mengurus masalah data ini akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ — setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,” ujarnya dengan penuh makna.
Sementara itu, Dr. Erwin, S.P., M.A. dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selaku penggagas kegiatan menjelaskan bahwa agenda sosialisasi dan verval DTSEN ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
“Agenda ini memang rutin kita lakukan di Provinsi Sumatera Barat. Namun karena keterbatasan anggaran, kita tidak bisa mengundang seluruh Wali Nagari dan operator DTSEN. Jumlah peserta hari ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada,” jelas Dr. Erwin.
Ia menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam memastikan validitas data DTSEN, karena data tersebut menjadi acuan utama dalam penentuan sasaran bantuan sosial di tingkat nasional.
“Kemarin kami dipanggil oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan ditanya apakah data DTSEN itu valid. Kami dari provinsi menjawab, kami tidak punya kewenangan untuk memvalidkan data. Operator DTSEN di tingkat provinsi hanya bisa melihat dan mengawasi, tidak bisa mengubah data. Yang berwenang memvalidasi adalah operator di tingkat nagari dan kelurahan,” ujarnya.
