"Visitasi yang dilakukan ini merupakan tahapan ke-Tiga, dimana sebelumnya pengisian kuesioner dan penilaian kuesioner. Dan sudah kami lihat, tinjau dan perhatikan, semua sudah baik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008. Dan kita melakukan visitasi ini guna melihat implementasi keterbukaan informasi publik apakah sudah sesuai dengan UU No 14 tahun 2008," ungkap Tanti Endang Lestari, usai melakukan visitasi, di Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (8/11) pagi.
Tim KI Sumbar selain melihat komitmen juga terkait koordinasi, kolaborasi dan komunikasi serta koordinasi dari pimpinan badan publik. Kemudian juga melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Tanti Endang Lestari, menyebut untuk Kabupaten Lima Puluh Kota ada 7 badan publik yang dilakukan visitasi selain Pemerintah Daerah, ada Pengadilan Agama (PA) Tanjung Pati, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pati, KPU Lima Puluh Kota, Bawaslu Lima Puluh Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Lima Puluh Kota dan SMK 1 Luhak.
"Harapan kita Pemkab dan PPID Lima Puluh Kota, dapat konsisten dalam mengakomodir hak-hak informasi masyarakat, hak pemohon informasi. Dan tetap konsisten menjadi Kabupaten yang informatif," harap Tanti Endang Lestari, menyebut saat ini Nagari Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedang menunggu hasil dari apresiasi desa tingkat Nasional.
