Sementara itu, prioritas ketiga adalah pemulihan fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah ibadah, puskesmas, hingga rumah sakit, agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal.

“Fasilitas publik harus segera pulih, karena menyangkut pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat,” jelas Mahyeldi.

Terkait pembangunan hunian tetap relokasi, Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah pusat membuka peluang pemanfaatan lahan negara maupun lahan milik BUMN bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam pengadaan lahan.

“Untuk hunian tetap relokasi, kita bisa memanfaatkan aset milik kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, bahkan aset BUMN, sesuai komitmen Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara,” ungkapnya.

Mahyeldi menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam pelaksanaan Rehab-Rekon, mengingat keterbatasan kemampuan APBD daerah terdampak bencana. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah memastikan tidak adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 bagi daerah terdampak bencana, serta menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan Rehab-Rekon.

“Kita berterima kasih kepada Presiden dan Menteri Keuangan atas kebijakan tersebut. Mudah-mudahan anggaran yang disiapkan dapat mencukupi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” pungkas Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)