"Oleh karena itu, setiap unsur di provinsi dan kabupaten/kota harus semakin meningkatkan peran masing-masing dalam menjaga stabilitas Pilkada. Sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, stabilitas Pilkada erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi. Menjaga Pilkada di Sumbar yang mengusung tagline Pilkada Badunsanak, sama halnya dengan menjaga Pilkada secara nasional," ujarnya lagi.

Audy juga secara khusus menyoroti potensi kerawanan praktik politik uang dan pelanggaran netralitas ASN di sejumlah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada. Terlebih, sebagian besar daerah tersebut saat ini dipimpin oleh Penjabat (Pj), Pejabat Sementara (Pjs), atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati/Wali Kota.

"Ada daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang cenderung sedikit, di mana potensi money politicnya tinggi. Selain itu, ada daerah di mana petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya sama-sama maju, hingga Sekdanya juga ada yang maju. Ini tentu daerah unik yang mendapat sorotan lebih. Netralitas ASN-nya juga sangat diuji," ujarnya lagi.

Rakor sendiri juga diisi dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman antarkepala daerah di Sumbar untuk menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Setelah menandatangani kesepakatan, tentu saja kepekaan kita terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan Pilkada perlu lebih ditingkatkan," ujar Audy mengakhiri. (adpsb/isq)