Pada kesempatan tersebut, Arry juga memaparkan kondisi Sumbar pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, tetapi juga memberi tekanan besar terhadap perekonomian daerah.
Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diajukan kepada pemerintah pusat, total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp33,55 triliun, sementara kebutuhan anggaran pemulihan mendesak tercatat sebesar Rp21,44 triliun.
Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, pemerintah pusat telah memberikan komitmen pendanaan sekitar Rp18 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap pada periode 2026–2028. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, dimana Kabupaten Solok Selatan memperoleh tambahan dukungan anggaran sebesar Rp80,9 miliar.
Arry menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengalokasikan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan dengan total nilai sekitar Rp7,4 miliar melalui sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Pangan, serta Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
