Senada dengan itu Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Dr.Ir. Medrilzam mengatakan juga mengusulkan Sumbar sebagai daerah pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, satu data kebencanaan yang terintegrasi dan valid penting sebagai dasar kebijakan.
"Rencananya, rehab rekon akan dimulai April 2026. Setelah masa tanggap darurat dan masa transisi berakhir,"ungkapnya.
Tahapan tersebut diharapkan berjalan sistematis tanpa mencampuradukkan proses tanggap darurat dengan program pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pertemuan itu juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan agar dampak sosial seperti peningkatan angka stunting dapat ditekan. Dengan sinergitas pusat dan daerah yang semakin kuat, Sumbar diharapkan tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga tampil sebagai provinsi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan. (adpsb/bud)
