Selanjutnya ialah pembiayaan inovatif dan sustainable menimbang anggaran negara setiap tahun terbatas.

“Misalnya, tahun ini negara hanya bisa belanja Rp3.099 triliun, tahun depan bisa belanja Rp3.300 triliun, jadi terbatas. Sementara, kebutuhan untuk infrastruktur saja itu sangat-sangat besar,” kata Titik.

Menimbang hal tersebut, pemerintah melakukan inovasi pembiayaan seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan proyek yang bisa dibiayai secara bersama. Selain itu, perlu dilakukan pula pendalaman pasar sehingga dapat mendapatkan alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pihaknya juga dikatakan memiliki Sovereign Wealth Fund dan Special Mission Vehicle di Kementerian Keuangan guna mengelola dana-dana yang tidak ada di APBN.

Terakhir ialah penguatan daya tahan dan mitigasi risiko yang kolaboratif menimbang APBN Indonesia masih dalam posisi defisit, sehingga diperlukan pembiayaan dari utang yang dikelola secara prudent (bijaksana).

“Belanja pemerintah pusat adalah ditujukan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penguatan spending better, mendorong subsidi yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan pemerataan pembangunan, serta penciptaan lapangan kerja,” katanya. dilansir antaranews.com