CARAPANDANG –  Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko tegas mengatakan bahwa konstitusi adalah koridor hukum yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara, baik eksektufi, legislatif maupun yudikatif.

Sehingga dia mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara tidak keluar dari konstitusi.

"Pengelola negara, baik  itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara," ujarnya saat menjadi narasumber Deklarasi Gerakan Kebangsaan Selamatkan Indonesia (Gaksi) dengan tema 'Rakyat Bersatu Melawan Pengkhianat Konstitusi' di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin,  13 April 2026.

Maka, jika  para penyelenggara negara  keluar dari garis-garis yang telah ditetapkan oleh konstitusi, maka itulah yang disebut dengan pengkhianat konstitusi.

"Padahal para pendiri bangsa Indonesia dalam membuat konstitusi itu dengan susah payah, bahkan dengan darah. terutama Undang-Undang Dasar 1945," kata Soenarko.

Maka itu, dia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus melakukan kritik, bahkan perlawan terhadap para penyelenggara negara Indonesia yang telah jelas-jelas melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi.

Sekadar informasi acara tersebut dihadiri oleh sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI antara lain Marwan Batubara, Rizal Fadilah, HM Mursalim, M Ishmet, Hanafie, Budiman, Rustam Efendie, Eka Jaya, dan Laksda (Purn) Soni Santoso.