CARAPANDANG – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa seluruh fraksi di DPR RI masih mencermati konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Menurutnya dampak putusan MK yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 ini akan membuka opsi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD, yang berkisar antara 2 hingga 2,5 tahun.
Merespon putusan tersebut, Puan mengatakan bahwa sikap DPR akan dibahas bersama seluruh fraksi partai, bukan hanya berdasarkan pandangan satu partai saja.
“Ini bukan hanya sikap dari Fraksi PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan saja, tapi tentu saja semua partai,” kata Puan kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.
