Saat ditanya lebih jauh soal implementasi pemisahan pemilu dan berpotensi kepala daerah dipilih DPRD, dia enggan berspekulasi mengenai hal tersebut.
“Nanti DPR yang akan memberikan respons,” kata Muzani.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi pada akhir Juni 2025 lalu telah mengabulkan gugatan uji materi yang memutuskan agar pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dilakukan secara terpisah.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pemisahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan memperkuat kualitas demokrasi.
Putusan ini otomatis membatalkan skema pemilu serentak seperti yang dijalankan pada 2019 dan 2024, di mana pemilu legislatif dan eksekutif, baik pusat maupun daerah, digelar dalam waktu bersamaan.
Soal Pemisahan Pemilu, Ketua MPR: Masih Tunggu Respons DPR
Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu respons DPR RI terkait penyesuaian putusan MK tersebut.
