Shutdown ini terjadi setelah upaya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan DHS gagal di Senat pada pekan lalu.
Partai Demokrat menahan pendanaan dengan alasan menuntut reformasi atas praktik Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) yang dinilai kontroversial, terutama setelah dua warga AS tewas dalam operasi penegakan imigrasi di Minneapolis awal tahun ini.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menuding Partai Demokrat bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini. Juru bicara Gedung Putih menyebut penolakan Demokrat sebagai tindakan yang membahayakan keamanan nasional.
Untuk mengatasi kekurangan personel di bandara, Presiden Trump mengumumkan pengerahan agen-agen ICE untuk membantu pengamanan di bandara-bandara mulai Senin (23/3).
"Tanggung jawab kekacauan ini ada di pundak orang-orang Partai Demokrat," demikian pernyataan DHS.
Sekretaris DHS Kristi Noem sendiri baru saja dicopot dari jabatannya pada 5 Maret lalu di tengah tekanan bipartisan terkait penanganan imigrasi dan insiden penembakan di Minneapolis.
Trump telah menunjuk Senator Markwayne Mullin dari Oklahoma sebagai pengganti, dengan masa jabatan resmi dimulai 31 Maret 2026.
Sementara itu, Ketua Mayoritas DPR Steve Scalise menyatakan pihaknya akan terus mendorong pengesahan RUU pendanaan penuh DHS, termasuk RUU Pay Our Homeland Defenders Act, untuk segera mengakhiri krisis yang telah merugikan ribuan pekerja dan mengancam keamanan nasional.
