CARAPANDANG.COM, PBB -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (1/12) mengusulkan pembentukan platform administratif umum, untuk menyediakan layanan administratif bagi entitas-entitas Sekretariat PBB yang berlokasi di setiap kantor penugasan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya di keseluruhan sistem PBB.

   Pembentukan platform itu akan dimulai dari kantor yang berlokasi di New York dan Bangkok, kata Guterres kepada Komite Kelima Majelis Umum PBB, sembari secara resmi mengumumkan laporan estimasi yang telah direvisi untuk usulan anggaran program 2026 dan pos dukungan (support account) untuk operasi pemeliharaan perdamaian periode 2025/2026.

   "Ini mewakili peningkatan efisiensi yang signifikan, yang menggabungkan apa yang dilakukan secara terpisah oleh berbagai entitas dengan biaya yang tentunya jauh lebih tinggi," kata sekjen PBB tersebut.

   Guterres juga mengusulkan konsolidasi proses penggajian ke dalam satu tim global yang beroperasi di tiga pusat, yakni Markas Besar PBB, Pusat Layanan Regional di Entebbe, dan Kantor PBB di Nairobi.

   Selain itu, Guterres mengusulkan tinjauan sistematis oleh entitas di New York dan Jenewa terhadap fungsi-fungsi yang dapat dijalankan secara efektif di kantor penugasan dengan biaya lebih rendah.