Dalam forum tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang berperan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme SDM pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak Tahun 2024 lalu, sekaligus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusul agar tercipta standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh UKPBJ untuk menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh dalam memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi pemerintah.
“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.
