Fadly menjelaskan anak yang belum dan tidak bersekolah di Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama, anak yang belum mengenyam pendidikan formal, umumnya pada rentang usia 0 hingga 6 tahun.
Kedua, anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, seperti lulusan SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA yang sebagian besar dipengaruhi faktor ekonomi.
"Ketiga, anak yang mengalami putus sekolah karena kondisi atau permasalahan tertentu," ucapnya.
Hasil pendataan dari kecamatan akan dilaporkan kepada pemerintah daerah dan diinventarisir oleh perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan.
Sementara menyangkut mekanisme teknis pelaksanaan Program MBG bagi sasaran baru tersebut, kata dia, masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat melalui BGN.
"Untuk distribusi makanan, proses pengolahan hingga teknis pelaksanaan tetap menjadi kewenangan BGN. Pemerintah daerah berperan memastikan kelancaran pasokan bahan pangan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memastikan pemerataan penerimaan MBG di seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi," katanya.
Selain menyasar peserta didik dari jenjang PAUD, TK hingga SMA, Program MBG juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita (3B). Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting.
