CARAPANDANG - Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif hingga 31 Desember 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026).

“Pemerintahan yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” ujar Prabowo.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan perampingan yang telah dilakukan pemerintahan Prabowo. Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan berkinerja buruk.

Dari penutupan tersebut, negara berhasil menghemat Rp50 triliun dari biaya operasional, termasuk gaji direksi dan komisaris.

Dengan penutupan tambahan 700 BUMN, Prabowo berharap penghematan dapat meningkat menjadi Rp100 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah mencatat penghematan di berbagai bidang telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya ke rakyat,” tegas Prabowo.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dan jika terpaksa meminjam, akan mengutamakan bunga serendah mungkin.