Lebih lanjut, Aldi menyebutkan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang mendorong penguatan fungsi posyandu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga sebagai pusat layanan sosial dan pembangunan masyarakat.

“Dengan payung regulasi yang jelas, kami bisa mengintegrasikan berbagai layanan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan itu kemudian menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam merumuskan solusi sesuai bidang masing-masing.

“Banyak persoalan yang teridentifikasi langsung dari masyarakat, dan itu menjadi bahan bagi OPD untuk bergerak cepat memberikan solusi,” ungkapnya.

Kelurahan Payolansek, lanjut Aldi, akan terus memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM karena dinilai memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan di tingkat akar rumput.

“Posyandu 6 SPM ini menjadi instrumen kita dalam memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (MC)