“Parahnya Rumah Sakit Bumi Panua sekarang kalau yang malaria dorang jaga lempar ke Rumah Sakit MMC, karena kalau malaria itu tidak ditanggung BPJS selama penyakit itu adalah wabah dan sudah status KLB,” tambahnya.
Ruslan juga meminta Pemda Pohuwato segera mencari solusi pendanaan penanganan wabah malaria, termasuk memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD atau mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada anggaran, Pemda harus melapor ke BNPB pusat supaya dikucurkan dana untuk wabah malaria yang ada di Pohuwato,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah warga yang terpapar malaria di Pohuwato disebut mencapai 60 hingga 70 orang per hari dalam satu bulan terakhir.
“Kalau ini sudah merebak wabahnya, kita harus belajar dari salah satu kota di Amerika Serikat yang penduduknya harus diisolasi karena untuk menekan meningkatnya wabah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Fidi Mustafa, belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ketua LSM Pohuwato Watch tersebut.
