Menanggapi hal tersebut, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan penjelasan tegas terkait isu perluasan konsesi. Ia memastikan tidak ada izin penambahan area 3.000 hektare untuk PT. PETS maupun 7.000 hektare untuk PT. LIL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pohuwato. “RTRW kita sekarang berada di Kementerian ATR. Kami sudah membahas bersama Pansus DPRD Pohuwato dan di Kemenko Perekonomian. Tidak ada satupun kata untuk penambahan areal perusahaan itu. Ini dijamin tidak ada,” tegas Bupati Saipul.

Terkait Amdal, Bupati menjelaskan bahwa proses tersebut merupakan tahap panjang yang telah dilalui sejak eksplorasi hingga menjelang produksi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan bersama. “Penggunaan air asam tambang dan pengelolaan limbah transportasi harus terus diawasi. Pemerintah bersama mahasiswa perlu mengawal hal ini,” ungkapnya.

Menyinggung tuntutan soal penolakan pengurusan beberapa perusahaan, Bupati mengakui hingga kini tidak ada hal tersebut di daerah. Ia meminta pemerintah pusat dan provinsi menghormati Pemda Pohuwato jika ada perizinan yang disetujui tanpa koordinasi. “Kita semua harus keberatan, termasuk mahasiswa,” ujarnya.

Terakhir, mengenai syarat usia dalam perekrutan tenaga kerja, Bupati menginstruksikan dinas terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. “Terima kasih kepada mahasiswa dan korlap. Mari kita kawal bersama daerah ini demi kepentingan yang lebih besar serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Saipul.