"Perdana menteri baru harus mempertimbangkan situasi politik baru dan memahami bahwa ia tidak memiliki baik legitimasi demokratis maupun mayoritas di Majelis Nasional, yang menunjukkan bahwa dialog diperlukan dengan semua kekuatan yang diwakili di parlemen," ujarnya.

Parlemen Prancis telah menggulingkan pendahulu Bayrou, Michel Barnier, dari Partai Republik, melalui voting mosi tidak percaya pada 4 Desember setelah Barnier melangkahi parlemen untuk mendorong rancangan anggaran jaminan sosial 2025.

RUU tersebut berlandaskan rencana "penghematan", termasuk pemotongan pengeluaran untuk kebutuhan publik sebesar 40 miliar euro (Rp672,4 triliun), dan 20 miliar euro (Rp336,2 triliun) lainnya akan diperoleh melalui kenaikan pajak.

Barnier membela langkahnya, dengan mengatakan bahwa rancangan tersebut bertujuan untuk mengurangi utang publik, yang telah mencapai 3,2 triliun euro (Rp53,79 kuadriliun), atau 112 persen PDB, melalui pengenaan pajak pada perusahaan dan orang kaya.

Barnier berencana mengurangi defisit anggaran dari sekitar 6,1 persen PDB menjadi 5 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2029.

Sumber: Sputnik-OANA