Selanjutnya dia menjelaskan bahwa PIP dirancang untuk meringankan kendala ekonomi yang dihadapi peserta didik, sehingga mereka dapat terus bersekolah dan menyelesaikan pendidikan. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung ke rekening peserta didik melalui bank mitra yang ditetapkan pemerintah.
“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, kami terus berupaya agar PIP dapat tersalurkan lebih tepat waktu dan memberikan manfaat yang lebih besar. Kehadiran Mobil Layanan Gerak ini menjadi salah satu ikhtiar untuk memastikan bantuan diterima oleh peserta didik sesuai dengan hak mereka,” tambahnya.
Dia pun menekankan pentingnya keberlanjutan PIP dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Pemerintah telah mulai mengintegrasikan data penerima PIP dengan penerima KIP Kuliah agar peserta didik dari keluarga tidak mampu memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Integrasi data tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghadirkan layanan birokrasi yang sederhana, tepat sasaran, dan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan bahwa PIP bukan sekadar bantuan finansial, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan pendidikan. Hingga November 2025, lebih dari 19 juta peserta didik dari berbagai jenjang di seluruh Indonesia telah menerima bantuan PIP.
