"Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu per satu. Kemudian kami bentuk tim dan menyusun rencana tindak untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut," ujar Agustina.
Beberapa langkah perbaikan yang telah mulai dijalankan BGN antara lain pemutakhiran validitas data penerima manfaat dan penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah kebocoran anggaran.
"Kami tidak ingin rencana tindak ini hanya di atas kertas sekadar untuk memenuhi status tindak lanjut. Kami menyusun rencana tindak yang benar-benar akan kami lakukan," tegas Agustina.
Sebagai informasi, KPK sebelumnya mengidentifikasi delapan potensi permasalahan dalam pelaksanaan MBG, antara lain regulasi yang belum komprehensif, mekanisme pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan rente, pendekatan yang terlalu sentralistik, hingga lemahnya transparansi dan pengawasan.
Anggaran program ini juga tercatat meningkat signifikan dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun .
