"Ini adalah hasil perjuangan Gubernur sebelumnya. Tapi yang jelas, bisa sampai ketitik seperti saat ini tentu butuh proses dan perjuangan yang panjang, butuh konsistensi karena tidak instan. Perlu komitmen kuat dari pemimpin daerah dan dukungan multi pihak," ucap Akmal Malik.

Hasil perjuangan tersebut, sambung Akmal, Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia dan bahkan di lingkup Asia Pasifik yang dinilai berhasil melaksanakan program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) sebagai upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok carbon hutan di negara berkembang dengan skema pembayaran berbasis kinerja.

"Keberhasilan Kalimantan Timur hingga mendapatkan pembayaran dimuka sebesar 20,9 juta USD pada Desember 2022 merupakan hasil dari proses yang panjang. Program ini akan terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan penerapan green economy dan transformasi ekonomi di Kalimantan Timur," jelas Akmal Malik.

Hadir mendampingi Wakil Gubernur, Audy Joinaldy dalam studi banding tersebut antara lain, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Sumbar yang juga merupakan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozar Wardi dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sumbar. (adpsb)