CARAPANDANG –  Seruan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan muncul dari sejumlah pengamat dan intelektual tidak memiliki resonansi kuat di masyarakat.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Ayip Tayana di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Dia menjelaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki tingkat kepuasaan publik yang masih tinggi. Sehingga isu tersebut hanya berputar di kalangan elite dan media sosial.

“Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput,”katanya.

Dia pun mengingatkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas untuk mengoreksi kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

Atas dasar itu, dorongan pemakzulan di luar mekanisme tersebut dinilai menjadi  problematik secara hukum dan etika demokrasi.

“Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada,” tegasnya.

Ia menambahkan, peluang pemakzulan sangat kecil karena stabilitas politik relatif terjaga, koalisi pemerintahan solid, dan program nasional berjalan baik.

Ayip pun mengajak akademisi dan intelektual meningkatkan kualitas diskursus politik berbasis data dan argumentasi akurat. “Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional,” tutupnya.