CARAPANDANG –  Pemerintah Presiden Prabowo telah bekerja lebih dari 100 hari. Menurut  sejumlah lembaga survei publik merasa puas dengan kinerja yang telah dilakukan Presiden Prabowo.

Namun, problem yang dihadapi pemerintahan saat ini adalah bayang-bayang dari pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi yang mewariskan sejumlah kasus dan proyek yang dinilai tidak memberikan manfaat strategis bagi bangsa dan negara.

Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kasus-kasus dan proyek di pemerintahan Jokowi menjadi problem di pemerintahan saat ini.  "Warisan kasus dari PIK 2, CSR BI dan IKN itulah program keberlanjutan yang jadi problem 100 hari pemerintahan Pragib (Prabowo-Gibran)" kata Hari di Jakarta,  Selasa, 28 Januari 2025.

Hari melihat, ke depan akan muncul persoalan keberlanjutan yang harus diselesaikan pemerintahan Presiden Prabowo. Maka itu, menurutnya Prabowo harus mengambil langkah-langkah berani lepas dari bayang-bayang Jokowi.

Langkah berani yang dimaksud adalah menunda program-program dimasa Presiden Jokowi yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Presiden Prabowo harus mengambil langkah dengan program barunya yang memiliki manfaat staregis misalnya menguatkan ketahanan pangan dan hunian layak bagi rakyat kecil.

"Program keberlanjutan yang bermasalah baik ditunda atau dihentikan jika tidak memiiki manfaat strategis bagi bangsa dan negara," ujurnya.