"Dengan demikian, data terkait realisasi anggaran daerah, capaian fisik, hingga perbandingan kinerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dilihat masyarakat kapan pun," katanya.
Informasi mengenai OPD dengan tingkat realisasi tertinggi hingga terendah ditampilkan apa adanya.
Vasko menyebut, langkah ini merupakan bentuk komitmen transparansi Pemprov agar publik dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif.
"Selain masyarakat, Ombudsman juga dapat mengikuti perkembangan ini sebagai bagian dari pengawasan eksternal," katanya.
Selain dashboard pembangunan, Pemprov Sumbar juga menampilkan keterbukaan data melalui PPDB Online tingkat SMA/SMK. Informasi penerimaan siswa baru dipublikasikan secara transparan sehingga proses seleksi dapat dipantau publik.
Pada sektor kebencanaan, Pemprov memasukkan informasi mengenai potensi bencana, data kejadian, hingga mitigasi. "Sumatera Barat merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana," katanya.
Tidak berhenti sampai di sana, Pemprov juga memperluas akses publik melalui portal lowongan pekerjaan serta pembaruan sarana prasarana pendidikan.
Salah satu program yang dipaparkan adalah penyediaan wifi gratis di 119 sekolah.
"Fasilitas ini tidak hanya dimanfaatkan siswa, tetapi juga dapat diakses masyarakat di sekitar sekolah. Pemprov berkomitmen memperluas program tersebut ke seluruh sekolah di Sumatera Barat," katanya.
