Ia menjelaskan, kondisi tersebut seringkali memicu tumpang tindih program, duplikasi anggaran, hingga menurunnya efektivitas pembangunan.
Selain itu, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian penting dengan mendorong sistem yang berorientasi pada hasil (outcomes). Birokrasi dituntut lebih adaptif, modern, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi terintegrasi serta inovasi daerah.
Rida juga menyoroti pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan yang harus diatasi,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ia turut mendorong kolaborasi antardaerah untuk menangani berbagai persoalan lintas wilayah, seperti transportasi, lingkungan, hingga pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tetap fokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial.
“Di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim, stabilitas dan ketahanan daerah harus terus kita jaga,” tambahnya.
Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi prioritas melalui kolaborasi lintas sektor serta penguatan sumber daya manusia berbasis teknologi.
“Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk mewujudkan Asta Cita dan kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
