Elzadaswarman juga menyoroti masih adanya 12 kelurahan dengan capaian kepesertaan di bawah 98 persen. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Disdukcapil turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh warga terdata.
“Kota Payakumbuh harus menjadi contoh dalam mewujudkan Universal Health Coverage. Ini tidak akan tercapai tanpa kerja sama lintas sektor,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan bahwa forum komunikasi ini memiliki sejumlah tujuan, di antaranya menyelesaikan persoalan di lapangan, memperkuat koordinasi antar instansi, serta meningkatkan pemahaman bersama dalam mendukung program JKN-KIS.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan anggaran daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, termasuk untuk pembayaran iuran peserta PBI dan PBPU Pemda, serta optimalisasi sumber pendanaan seperti pajak rokok daerah.
“Kita harus memastikan validasi data dilakukan secara berkala melalui sinergi BPJS Kesehatan, Disdukcapil, dan Dinas Kesehatan, agar tidak berdampak pada pengurangan dana pusat,” katanya.
Rida menambahkan, hasil forum ini akan menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran daerah tahun 2026, dengan memanfaatkan sistem data terintegrasi seperti Satu Data Indonesia, DTKS, dan SIPD berbasis NIK.
Di sisi lain, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung program JKN-KIS.
