Ia menambahkan, melalui penandatanganan PKS OP4D ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih maksimal dalam pemungutan pajak, sekaligus memperkuat pertukaran data antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan yang berkelanjutan.
> “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan, komitmen, dan partisipasi seluruh pemerintah daerah. Semoga sinergi ini semakin erat dan mendorong pertukaran data serta informasi perpajakan yang optimal,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa PKS OP4D merupakan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak dan keuangan daerah.
> “Kerja sama ini penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga, pemanfaatan data, dan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan perjanjian,” jelasnya.
Askolani menambahkan, kolaborasi dan sinergi yang kuat antara DJPK, DJP, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi OP4D.
> “Manfaatnya akan langsung dirasakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan dana transfer daerah,” pungkasnya.
