Namun demikian, terjadi penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8,59 miliar, sehingga menjadi Rp574,95 miliar. Penurunan ini, menurutnya, berkaitan erat dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
"Meski terjadi pengurangan dari pusat, transfer antar daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi justru mengalami peningkatan sebesar Rp5,36 miliar, menjadi Rp29,84 miliar," terang Wawako.
Dari sisi belanja, total belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 naik menjadi Rp844,71 miliar, meningkat Rp16,04 miliar dari alokasi semula. Kenaikan tersebut didukung oleh pemanfaatan sisa lebih anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari berbagai sumber, termasuk BLUD RSUD, Puskesmas, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan insentif fiskal.
"Alokasi belanja akan diprioritaskan pada sektor-sektor strategis, seperti peningkatan pelayanan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penanganan stunting," papar Elzadaswarman.
Ia juga merinci komposisi penggunaan anggaran belanja, di mana 88,13 persen dialokasikan untuk belanja operasional, 11,62 persen untuk belanja modal, dan 0,25 persen untuk belanja tidak terduga.
Menutup penyampaiannya, Elzadaswarman berharap proses pembahasan bersama DPRD Kota Payakumbuh dapat berjalan lancar dan mendapat persetujuan sesuai jadwal yang ditetapkan.
