Untuk mengukur keberhasilan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,12 persen, tingkat kemiskinan 4,17 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,52 persen, IPM 82,50, dan rasio gini 0,270. "Target tersebut disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, kapasitas fiskal daerah, potensi ekonomi lokal, serta sasaran RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2025–2029," ujar Elzadaswarman.
i sektor pendapatan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi pajak dan retribusi, pembaruan basis data, digitalisasi layanan perpajakan, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, dan penguatan pengawasan.
"Kami berkomitmen membangun sistem penganggaran yang tidak hanya berorientasi pada besaran belanja, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dengan pagu Rp821,58 miliar, anggaran diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, investasi, infrastruktur, reformasi birokrasi berbasis digital, serta ketahanan sosial dan lingkungan.
"Kami berharap pembahasan dapat berlangsung secara efektif, objektif, dan dalam semangat kemitraan sehingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang menjadi landasan penyusunan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 demi terwujudnya pembangunan yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkasnya.