"Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan, dan itu harus terus kita pertahankan," tegasnya.

Zulmaeta menilai, dinamika dalam pembahasan anggaran adalah hal yang wajar, di mana kritik, saran, dan pendapat dari DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang konstruktif.

"Pendapat, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi dewan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk memajukan pembangunan daerah. Ketika keputusan diambil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kita semua harus berlapang dada menerimanya," tambahnya.

Wako juga mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, serta pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran pembahasan Perubahan APBD 2025. Kesepakatan ini sekaligus menjadi momentum awal persiapan pembahasan APBD 2026.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun rencana kerja dan anggaran sehingga persetujuan bersama APBD 2026 dapat dicapai tepat waktu pada akhir November 2025.

"Koordinasi dan komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan DPRD harus dijaga agar semua agenda pemerintahan dan pembangunan terselesaikan sesuai jadwal," pungkasnya.

.