CARAPANDANG.COM - Pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal dan pelonggaran moneter untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi rakyat yang mencakup pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100 persen dan penurunan suku bunga melalui subsidi pemerintah guna menjamin akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kebijakan ini menjadi bagian dari karpet merah bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) untuk memperkuat daya beli, mempermudah akses terhadap hunian layak, serta menjalankan arahan Presiden agar berpihak pada rakyat kecil," kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Langkah strategis ini juga melibatkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen bagi kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah berharap penghapusan biaya tersebut dapat menurunkan beban awal bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah pertama secara signifikan.

Selain insentif pajak, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Durasi pengurusan perizinan yang sebelumnya mencapai maksimal 28 hari kini dipangkas secara drastis menjadi hanya 10 hari sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.