Di sisi lain, pemerintah juga mulai mempertimbangkan alternatif sumber impor energi di luar Timur Tengah seiring meningkatnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan mengingat sekitar 20 persen impor bahan bakar Indonesia masih melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran yang saat ini menjadi titik kritis konflik.
Mengutip laporan Kumparan, Pemerintah menjajaki peluang impor dari Amerika Serikat melalui perusahaan-perusahaan minyak AS yang beroperasi secara global. Namun, proses tersebut masih dalam tahap negosiasi.
"Tentu yang dari Amerika ini kan kita bisa melihat adalah operator-operator minyak dari Amerika di antaranya itu adalah ada Exxon Mobil, kemudian ada Chevron yang mereka beroperasi secara global yang kita mengharapkan mereka juga bisa menyuplai BBM kita baik crude maupun BBM jadi," ujar Yuliot.
"Ini dalam tahap penyelesaian negosiasi dan juga negara suplainya dari mana," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri koordinator membahas berbagai opsi efisiensi energi, termasuk kemungkinan pembatasan mobilitas aparatur negara seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19. Namun, kebijakan tersebut masih sebatas wacana dan belum masuk dalam pembahasan juknis saat ini.
