CARAPANDANG - Pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional seiring dengan terjadinya lonjakan ancaman kejahatan digital yang tercatat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026.

Kejahatan digital itu menargetkan sektor pemerintahan, ekonomi hingga keamanan nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulisnya dikutip di Jakarta, Selasa mengatakan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional.

Ia menegaskan koordinasi lintas sektor sangat krusial agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu.

"Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu," ujar Dudung.

 Berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut mencatatkan lonjakan drastis, yakni naik 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024.

Tren peningkatan serangan siber tersebut diketahui masih terus berlanjut hingga memasuki tahun 2026. Data mencatat, selama periode 1 Januari hingga 15 April 2026, telah terjadi 1,52 miliar serangan siber di Indonesia.

Dudung menyoroti ancaman yang terjadi mencakup berbagai bentuk kejahatan, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan daring, penyebaran hoaks, peretasan sistem hingga propaganda radikalisme melalui media digital.