CARAPANDANG - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. 

Kritik keras tersebut disampaikan perwakilan koalisi, Wira Dika Orizha Piliang yang secara lantang menyatakan bahwa Soeharto tidak layak mendapatkan gelar tersebut. Menurutnya tidak semua presiden juga layak mendapatkan gelar pahlawan. 

"Apakah nanti juga Presiden Jokowi layak diberikan gelar pahlawan, ini kan juga akan menjadi hal yang bisa diperdebatkan di kemudian hari jika wacana ini juga muncul," ujar Wira dalam keterangannya  di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

Din pun memiliki argumen bahwa Soeharto tidak layak mendapt gelar pahlawanan nasional. Menurutnya, pemberian gelar tersebut dinilai sebagai bentuk pemutihan sejarah kelam yang terjadi di masa Orde Baru. 

"Upaya ini jelas merupakan upaya pengaturan kejahatan oleh negara dan merupakan upaya pemutihan sejarah kelam yang dilakukan oleh rezim otoritarianisme yang terjadi di masa pemerintah orde baru," katanya.

Apalagi, kata dia, selama masa kepemimpinannya terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan sejumlah aktivis di tahun 1998.  Selanjutnya dia mengatakan, selain menjadi simbol kebengisan dalam pemerintahan, Soeharto sebagai presiden juga merupakan simbol dari korupsi sistemik.