CARAPANDANG - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam langkah Israel yang melarang masuknya tenda ke Jalur Gaza selama lima bulan terakhir. Larangan ini diberlakukan di tengah gelombang pengungsian massal, dilansir dari Arab News, Rabu (20/8/2025).

Lebih dari 700.000 orang terpaksa mengungsi atau kembali mengungsi dalam periode tersebut. Juru bicara Badan Kemanusiaan PBB (OCHA), Jens Laerke, menjelaskan banyak warga yang pernah menerima tenda terpaksa meninggalkannya saat berpindah tempat.

“Mereka mungkin pernah diberi sebuah tenda, lalu mereka kembali diungsikan dan tidak punya kemungkinan untuk membawa tenda itu bersama mereka,” ujarnya dalam jumpa pers di Jenewa.

Israel beralasan bahwa tenda dikategorikan sebagai barang “berpenggunaan ganda” karena tiang tenda dianggap bisa dimanfaatkan untuk tujuan militer. Laerke menilai, kebijakan Israel justru dipenuhi birokrasi berlapis yang tidak mempermudah masuknya bantuan, melainkan sebaliknya.

Awal bulan ini, Israel juga mengumumkan rencana mengambil alih Kota Gaza dan kembali mengeluarkan perintah pengungsian massal pada Sabtu (16/8/2025). Namun, tenda masih tetap tidak diizinkan masuk hingga kini.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa rencana pengambilalihan Kota Gaza membawa risiko besar bagi warga sipil. Risiko tersebut mulai dari pengungsian massal, peningkatan korban jiwa, hingga semakin parahnya penderitaan.