Namun, tentara berhasil menggagalkan upaya tersebut dan memindahkan para tahanan ke penjara lain. Di tengah meningkatnya tekanan, Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, tetapi langkah itu tidak menghentikan gelombang demonstrasi.
Pemerintah Nepal sebelumnya telah mendorong rancangan undang-undang untuk meregulasi media sosial dengan dalih meningkatkan akuntabilitas platform. Namun, kelompok hak asasi manusia menilai kebijakan itu sebagai bentuk sensor yang membungkam kritik publik.
Hanya beberapa platform seperti TikTok dan Viber yang tetap beroperasi karena memenuhi persyaratan registrasi. Hingga kini situasi Nepal tetap genting dengan ketidakpastian politik yang memperburuk keresahan masyarakat.
