CARAPANDANG - Komisi Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI tahun 2024 mengadakan rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, bersama pihak travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk mendorong transparansi dari saksi dalam memberikan kesaksian.

Juru Bicara Komisi Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya, menyatakan bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penyelenggara haji khusus sebenarnya menghadapi isu relasi kekuasaan dalam konteks penyelenggaraan haji khusus.

"Rapat dilakukan secara tertutup untuk kenyamanan psikologis para saksi, sehingga mereka dapat memberikan kesaksian dengan jelas dan tanpa tedeng aling-aling," ujar Wisnu ketika dihubungi.

Menurutnya, mereka bukanlah pembuat kebijakan, melainkan pelaksana kebijakan. Posisi mereka sangat krusial sebagai saksi kunci yang diduga terpengaruh oleh kebijakan peralihan kuota haji tambahan.

"Kesaksian mereka sangat vital untuk memverifikasi berbagai dokumen dan kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya, terutama dari pihak Kementerian Agama," imbuhnya.

Wisnu juga menyebutkan bahwa rapat diadakan secara tertutup karena adanya dugaan tekanan terhadap saksi yang bisa mempengaruhi proses penyelidikan lebih lanjut. Tekanan tersebut muncul dalam dua minggu terakhir.

"Dengan kondisi tersebut, para saksi mungkin akan lebih bebas untuk menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan kuota haji tambahan dari perspektif mereka sebagai pelaksana kebijakan," jelasnya.