Sedangkan untuk dukungan manajemen, dari total kebutuhan Rp3,57 triliun, baru tersedia sebesar Rp1,8 triliun, Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, dan berbagai hal-hal yang bersifat manajerial dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan sebagainya.
Sementara itu, kebutuhan lembaga kuasi publik 2026 mencapai Rp177 miliar, dengan pagu indikatif yang baru tersedia sebesar Rp66,6 miliar sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp111,27 miliar.
Rinciannya adalah untuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pagu indikatifnya sebesar Rp28,74 miliar, namun kebutuhan anggarannya sebesar Rp57,9 miliar, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp29,22 miliar.
Untuk Komisi Informasi Pusat (KIP), pagu indikatif sebesar Rp24,68 miliar, dari kebutuhan anggaran sebesar Rp49,78 miliar, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp25,1 miliar.
“Pada Dewan Pers, pagu indikatif sebesar Rp13,18 miliar, dari kebutuhan anggaran sebesar Rp70,14 miliar, sehingga kekurangan anggaran sebesar Rp56,96 miliar,” tutur Sekjen Kemkomdigi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono yang meimpin rapat menyatakan pihaknya telah mendengarkan usulan tambahan anggaran Kemenkomdigi TA 2026 sebesar Rp12.615 triliun dari total anggaran yang mencapai Rp20.361 triliun dan memastikan pengusulannya sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
