Aksi penodaan terhadap Al-Quran tersebut menimbulkan kemarahan dunia Muslim, di mana Turki mengecam keras persetujuan pihak berwenang atas tindakan provokatif tersebut, yang dikatakannya "jelas merupakan kejahatan kebencian."

Tindakan ini diambil untuk mempidanakan pembakaran Alkitab atau Al Quran, menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Denmark setelah RUU tersebut diajukan di parlemen.

"Sebagai dampak dari pembakaran Al Quran belakangan ini, Denmark semakin dipandang di sebagian besar dunia sebagai negara yang memfasilitasi tindakan yang menghina dan merendahkan negara dan agama lain,” kata pernyataan itu.

RUU itu tidak meliputi ungkapan secara verbal atau tulisan, termasuk gambar, namun menargetkan aksi yang dilakukan di tempat publik atau dengan tujuan distribusi yang lebih luas.

"Aksi penghinaan dan meremehkan ini berdampak negatif bagi warga Denmark baik di luar maupun dalam negeri," ungkap Menteri Kehakiman Peter Hummelgaard.

Ia mencatat bahwa peraturan ini berarti bahwa kegiatan membakar Alkitab atau Al Quran secara publik "akan ditindak pidana dengan ancaman hukuman".

Namun, pernyataan terbaru dari partai oposisi jelas menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya tidak dapat mendapat suara maksimum untuk meloloskan RUU tersebut di parlemen, yang telah memulai fase perundingan selama empat pekan di mana rancangan undang-undang tersebut diharapkan akan disajikan secara resmi untuk pemungutan suara.