CARAPANDANG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menolak wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri.
Menurutnya, negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan dengan kembali membebankan biaya kepada masyarakat.
Ono menegaskan konstitusi dan UU Sisdiknas telah mengamanatkan pemerintah mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu ketika masih terdapat kekurangan sarana, prasarana, maupun biaya operasional sekolah, maka penyelesaiannya harus melalui anggaran pemerintah.
"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," kata Ono, Jumat (17/7) dikutip dari detikJabar.
Ia juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang diwacanakan hanya berlaku bagi siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10. Pasalnya, pihaknya melihat data kesejahteraan yang digunakan pemerintah hingga kini masih menyisakan banyak persoalan.
Ia menilai masih banyak masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak menerima bantuan sosial maupun mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
