Selanjutnya dia mengatakan meski secara umum penyelenggaraan haji berjalan baik, pihaknya mencatat sejumlah temuan dan pengaduan masyarakat yang menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan. 

Pertama, terkait transparansi rekrutmen petugas. Ombudsman menemukan dugaan penundaan berlarut oleh Kementerian Haji dan Umrah RI dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. 

Kedua, terkait kegagalan keberangkatan jemaah. Ombudsman menerima aduan mengenai jemaah yang batal berangkat ke Tanah Suci, yang menjadi perhatian karena menyangkut pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh layanan publik. 
Ketiga, terkait kelayakan fasilitas embarkasi. Ombudsman menemukan sejumlah persoalan infrastruktur di Asrama Haji Embarkasi Batam, seperti fasilitas toilet dan kamar mandi yang tidak berfungsi optimal sehingga memicu antrean dan menurunkan kenyamanan jemaah.

"Seluruh temuan lapangan dan analisis posko pengaduan ini sedang kami susun secara komprehensif. Hasil ini akan kami sampaikan langsung kepada Menteri Haji dan Umroh selaku otoritas penyelenggara haji di Indonesia. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk ikhtiar bersama demi perbaikan tata kelola pelayanan publik di masa depan," ujar Nuzran Joher.

Terakhir, Nuzran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendoakan agar para jemaah haji meraih predikat haji yang mabrur. Beliau juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama bilateral yang baik antara Pemerintah Kerjaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia. 

Guna memperkuat fungsi pengawasan ke depan, Ombudsman RI berencana untuk melakukan pengawasan langsung di Arab Saudi pada musim haji tahun 2027, mengingat 80 persen dari total pelaksanaan ibadah haji berlangsung di Tanah Suci.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang telah mendoakan semua jemaah kita dan kita berharap semua jemaah haji kita sehat dan terakhir kami doakan agar menjadi haji yang mabrur,”katanya.